Bebaskan Lahan di DKI mahal, Pengembang pun sampai harus membayar 3x Lipat
Wajar Properti Mahal
sudah membayar 3x lipat pun masih harus menunggu kepastian hukum status tanah
Selama ini Anda pasti bertanya-tanya, kenapa sih harga properti di Jakarta mahal hingga dan sulit untuk dijangkau kalangan kelas menengah. Bisa saja, karena kenaikan nilai properti itu sendiri yang dipicu oleh permintaan dan penawaran (supply and demand) di pasar. Properti adalah produk yang terbatas (limited) sehingga permintaan pasar tidak bisa dibatasi. Muncul hal yang tidak sebagaimana mestinya antara penawaran di satu sisi dan permintaan di sisi lain dimana permintaan lebih tinggi dan harga pun terdongkrak melonjak naik.
Menurut Ferdinand Lamak, Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES) mengatakan, untuk kasus-kasus tertentu, terutama bagi proyek-proyek yang tanah kosong-nya (LandBank) ditimbun sejak lama yang artinya belum dilakukan pengembangan apapun, maka argumentasi rasional permintaan dan penawaran (supply and demand) di atas dapat diterima masyarakat. Namun, ia juga memberikan catatan khusus bagi properti-properti yang dibangun di atas lahan milik warga yang diakuisisi kemudian oleh pengembang.
"Anda jangan salah. Carut-marutnya manajemen pertanahan nasional ini juga menjadi satu sebab utama tingginya harga properti khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dalam posisi ini pengembang tidak bisa disalahkan, karena urusan legalitas pertanahan adalah domain pemerintah. Pengembang dan konsumen sama-sama jadi korban," tutur Lamak.
Dalam beberapa proses pembebasan lahan yang dicermati oleh Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES), khususnya lahan dalam jumlah yang luas yakni di atas 5 hektar di dalam wilayah DKI Jakarta, sektor swasta seperti kehilangan pegangan. Bisnis dijerumuskan sehingga ketidakpastian hingga pada akhirnya masyarakat konsumen juga yang harus menanggung akibatnya pula.
Pembebasan tanah yang kian sulit
"Bayangkan saja, ada pengembang yang membebaskan lahan di Jakarta Timur untuk pengembangan proyek berskala besar, hingga hari ini masih menunggu kepastian hukum status tanah. Padahal, yang ajaibnya lagi, mereka sudah membayar hingga tiga kali, kepada tiga pihak yang berbeda yang datang membawa sertifikat yang sama-sama asli. Nah, kalau pengembang sudah mengeluarkan uang demikian banyak, konsekwensinya properti yang dikembangkan tidak mungkin dipasarkan dengan harga murah. Resikonya bagi pengembang bisa-bisa proyeknya tidak laku. Jadi bingung, hanya karena pemerintah yang tidak becus," papar wartaan senior bidang properti ini geram.
Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES) mengingatkan kepada semua pihak baik perorangan maupun pengembang-pengembang untuk lebih berhati-hati dalam membeli lahan di Jakarta. Ia juga menyarankan, agar pastikan berulang-ulang ke kantor agraria setempat agar tidak terjebak seperti pengembang yang disebutkan di atas.
Kepada Sofyan Djalil, Chairman Center for Urban Development Studies (CUDES) berharap agar persoalan pertanahan ini benar-benar dibereskan dengan sungguh-sungguh karena tanah adalah sebuah warisan masa depan bagi anak dan cucu bangsa ini. Sengketa tanah selain menghambat bisnis dan perkembangan sebuah kawasan, juga akan mencederai stabilitas sosial karena telah terbukti, tanah menjadi instrumen ampuh pelatuk konflik sosial.
Ini Nih yang Bikin Harga Properti Mahal di Jakarta!
4/
5
Oleh
Berita Viral Indonesia
